Hukum bagai di ujung tanduk (Sekali lagi tentang Tibo, cs)


INDONESIA

Oleh Dr. Paul Budi Kleden, SVD *

MELALUI keluarga yang mengunjungi mereka di penjara, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu menitipkan sepucuk surat untuk komunitas pencinta keadilan di Flores dan NTT umumnya yang terus berjuang dan berharap bersama mereka demi keadilan bagi masyarakat kecil (Flores Pos 17 Mei 2006). Kendati surat itu ditulis setelah putusan penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) II oleh Mahkamah Agung (MA), namun ketiga penulisnya tampaknya masih menyimpan segudang harapan dalam perjuangan keadilan bagi masyarakat. Bukan komunitas pencinta keadilan, yakni orang-orang di luar penjara, yang berbicara tentang harapan dan pentingnya keberkanjangan dalam perjuangan, melainkan tiga orang terpidana mati meniupkan api harapan kepada kita yang di luar penjara. Pelita harapan yang masih bernyala di balik terali pada tahap isolasi ini penting, sebab agaknya banyak orang dari komunitas pencinta keadilan ini mulai pudar harapannya setelah putusan penolakan PK II oleh Mahkamah Agung. Percikan harapan itu mestinya kembali menyulut api perjuangan.
Pada tanggal 9 Mei yang lalu majelis hakim yang dibentuk oleh MA mengumumkan putusannya yang menolak permohonan PK II dari ketiga terpidana mati kasus Poso III. Pertimbangan dasar bagi putusan ini ada tiga (PK 10 Mei 2006). Pertama, bahwa peraturan perundangan di Indonesia tidak mengenal adanya PK II. Jika tidak diatur di dalam perundangan, maka MA tidak mempunyai dasar hukum untuk menerimanya. Kedua, fakta yang diajukan para terpidana melalui tim pengacaranya sebagai novum, dalam penilaian majelis hakim sebenarnya bukanlah hal-hal baru. Tanpa novum, tidak ada alasan untuk membongkar kembali sebuah perkara. Ketiga, tidak ada kejanggalan yang berarti dalam proses pengadilan terhadap ketiga terpidana mati. Baiklah kita memeriksa ketiga argumen ini.

Pertama, tentang dasar hukum bagi PK II. Kalau dikatakan bahwa peraturan perundangan Indonesia tidak mengenal adanya PK II, maka itu berarti bahwa peraturan perundangan kita tidak mengatur adanya PK II. Yang dikenal dan diatur hanyalah PK I. Hal ini tentu saja berbeda dari pernyataan bahwa hukum Indonesia melarang adanya PK II. Tindakan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam perundangan tidak selalu berarti tindakan melawan hukum. Sesuatu yang tidak dilarang secara eksplisit dapat saja dilakukan apabila ada alasan mendasar yang ditemukan, atau jika kita berhadapan dengan satu kenyataan baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Untuk itulah ada yurisprudensi. Ini termasuk dalamtakaran kebijaksanaan para penegak hukum. Yurisprudensi tidak berarti kesewenangan bagi aparat penegak hukum, tetapi ruang yang diberikan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur seluruhnya di dalam hukum karena belum dibayangkan sebelumnya. Ruang ini mesti dimanfaatkan, apabila kita berhadapan dengan kasus hukuman mati.
Kendati PK II tidak dikenal, namun bila ada bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa telah terjadi satu putusan pengadilan yang keliru, maka para penegak hukum mesti terbuka untuk mengusut dan memroses kembali perkara tersebut. Penolakan PK II bukan terutama didasarkan pada kenyataan bahwa PK II tidak diatur di dalam perundangan, tetapi pada sikap MA yang tidak menerima adanya fakta baru. Majelis Hakim MA tampaknya tidak melihat adanya bukti-bukti dan alasan-alasan mendesak untuk mengabulkan PK II. Karena tidak ada alasan yang mendesak dan bukti yang kuat, maka tidak ada dasar yang cukup untuk menggunakan yurisprudensi. Artinya, MA tidak melakukan sesuatu yang belum diatur di dalam peraturan perundangan. Kalau demikian, logisnya, bila ada bukti yang kuat dan alasan yang mendesak, maka MA seharusnya mengabulkan permohonan PK II. Karena MA sudah menolak permohonan PK II, maka semestinya bisa diajukan lagi PK III disertai fakta baru dengan argumentasi yang meyakinkan. Sekali lagi, alur argumentasi MA membuka ruang untuk pengajuan PK II dan selanjutnya apabila ada bukti yang kuat untuk itu. Pengajuan PK III kiranya dapat membuka ruang diskusi lebih intensif tentang peraturan peradilan seputar hukuman mati. Karena dari argumentasi di atas, tekanan lebih diberikan pada fakta baru, termasuk kesalahan dalam proses pengadilan, maka kita perlu memeriksa kedua argumen lanjutan dari MA.

Kedua, berkaitan dengan fakta baru atau novum sebagai syarat pengaduan dan pengabulan sebuah permohonan PK. Mengatakan bahwa fakta yang diajukan itu sungguh merupakan novum atau tidak, tentu tidak dapat hanya didasarkan pada kenyataan apakah fakta itu pernah disebutkan di dalam persidangan. Fakta baru dapat juga berarti fakta yang sudah disebutkan tetapi tidak mendapat perhatian yang secukupnya sesuai bobot fakta tersebut bagi keseluruhan proses persidangan. Di dalam kasus Tibo cs, salah satu fakta baru adalah penyebutan enam belas nama yang diduga menjadi otak dan pelaku kerusuhan Poso III. MA hanya dapat mengatakan bahwa fakta yang diajukan bukanlah novum apabila mereka sudah melakukan penyelidikan yang intensif terhadap fakta tersebut. Di dalam kenyataan, Kapolda Sulawesi Tenggara sedang membuat investigasi intensif atas laporan ini. Investigasi intensif yang dilakukan pihak Polda Sulteng ini perlahan membuka tabir rahasia ratusan manusia. Satu dari tiga kubur massal sudah dibongkar. Fakta adanya kubur massal itu tentu saja tidak dengan sendirinya membenarkan ketidakterlibatan ketiga terpidana mati. Yang paling menentukan adalah pernyataan saksi kunci yang menunjukkan ketiga kuburan massal tersebut bahwaTibo, Da Silva dan Riwu bukanlah otak dan pelaku pembunuhan tersebut. Saksi yang mengetahui kuburan massal yang hingga kini tersembunyi, mestinya mengetahui betul apa yang terjadi. Kesaksiannya mesti diteliti secara intensif. Dan pihak Polda Sulteng sudah dan sedang menangani kasus ini. Seharusnya, putusan MA tentang permohonan PK II baru dikeluarkan setelah ada hasil final dari kerja tim Polda Sulteng ini. Ternyata, putusan itu sudah keburu dikeluarkan. Maka, ada dasar untuk menaruh curiga bahwa MA sedang melindungi kepentingan tertentu dengan mengambil putusan yang demikian. Kepentingan apa dan siapa? Kita mesti bertanya kepada MA.

Ketiga, soal kebenaran proses hukum. Majelis Hakim MA menegaskan bahwa tidak ada kejanggalan yang berarti dalam proses hukum sampai pada putusan hukuman mati. Dari bacaan atas notulen persidangan perkara ini menjadi sangat jelas sebagaimana diakui oleh hakim bahwa tidak ada saksi yang melihat dan mendengar sendiri secara langsung bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Itu berarti, putusan hukuman mati diambil berdasarkan sejumlah kesaksian yang dianggap hakim sebagai indikasi. Indikasi adalah petunjuk, dan dengan merangkai petunjuk-petunjuk yang ada, hakim lalu mengambil kesimpulan. Maka, yang disebut sebagai fakta bahwa ketiga terpidana ini menjadi otak dan pelaku pembunuhan, sebenarnya adalah hasil kesimpulan hakim berdasarkan sejumlah indikasi. Itu belum tentu sama dengan fakta yang sebenarnya. Pengambilan kesimpulan seperti ini memang bisa dipertanggungjawabkan dalam kasus-kasus yang biasa. Namun di dalam kasus yang sanksinya adalah hukuman mati, cara pengambilan kesimpulan seperti ini sangat patut dipertanyakan. Kenapa? Karena indikasi tidak pernah dapat menggantikan fakta. Kesimpulan yang diambil melalui indikasi bukan mustahil meleset. Sebab itu, apabila ada sejumlah saksi baru yang berbicara lain, maka kesaksian mereka mesti didengar dan dipertimbangkan. Maksudnya, kesaksian mereka harus disandingkan dengan pernyataan para saksi terdahulu untuk dilihat kadar kebenarannya. Jika para saksi yang kemudian itu dapat menunjukkan secara meyakinkan karena melihat dan mendengarnya sendiri, bahwa pada waktu yang disebut sebagai waktu kejadian perkara, para terdakwa sedang berada di satu tempat lain dan tengah melakukan sesuatu yang lain daripada yang dituduhkan kepada mereka, maka kesaksian ini harus dinilai lebih berbobot. Tetapi, kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah penolakan PK II. Kenyataan ini menjadi alasan untuk menduga, bahwa bagi MA ada fakta atau pertimbangan lain yang lebih berbobot. Fakta apa dan pertimbangan mana atau pertimbangan siapa? MA mesti menjawabnya.

Memperhatikan beberapa hal di atas, kita dapat mengatakan bahwa kasus Tibo cs adalah salah satu kasus yang menjadi alasan untuk menduga bahwa di Indonesia hukum tengah dikomondani oleh berbagai pertimbangan dan kepentingan lain.Ada kasus di mana yang dipertimbangkan adalah tawaran yang diberikan para terdakwa kepada jaksa dan hakim. Hukum tunduk di bawah dikte uang yang mesti diserahkan kepada para aparat penegak hukum. Kasus lain menyingkapkan bahwa hukum mesti patuh pada kepentingan politik. Kalau satu perkara dirasa terlalu berbahaya bagi posisi seorang politisi berpengaruh, maka perkara itu segera dibelokkan, atau terdakwanya segera dibungkamkan sebelum mengungkapkan terlalu banyak hal. Juga ada kasus yang menyentuh kepentingan militer dan para pemilik modal di negara ini, sebagaimana diuraikan George Junus Aditjondro (Flores Pos 16-17 Mei 2006).

Hukum bagai di ujung tanduk. Negara hukum dipertaruhkan dalam praktik-praktik seperti ini. Membiarkan eksekusi mati itu terlaksana tanpa ada sikap penolakan yang tegas berarti sama dengan membunyikan sekali lagi lonceng kematian bagi hukum di negara ini. Ketika hukum tidak lagi diindahkan, maka yang sangat mungkin terjadi adalah satu diktatur. Perjuangan membela Tibo cs adalah bukti komitmen terhadap masalah peradilan di negara ini. Kalau hukum tidak ditegakkan dalam kasus yang membawa hukuman mati, maka dapat dibayangkan bahwa penegakan hukum jauh lebih parah dalam banyak kasus lain.

Selain itu, perjuangan pembebasan Tibo cs sama sekali tidak berarti kita membiarkan peristiwa kerusuhan Poso III itu tanpa otak dan pelaku. Pasti ada otak dan pelaku dari Poso III, seperti juga untuk Poso I dan II. Perjuangan membebaskan mereka mau menegaskan bahwa otak dan pelaku kerusuhan yang telah menelan korban ratusan manusia itu bukanlah ketiga transmigran asal Flores tersebut. Kalau demikian, mesti dicari otak dan pelaku sebenarnya. Pencarian ini adalah tuntutan dari fakta kejahatan pembunuhan atas sekian banyak nyawa manusia. Namun, juga apabila otak dan pelaku kerusuhan Poso III itu diungkapkan, dia atau mereka tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Tidak ada orang yang boleh dihukum mati, apa pun kesalahannya. Kita tidak memperjuangkan nasib ketiga orang ini karena mereka berasal dari Flores atau karena mereka bergama Katolik, tetapi karena mereka telah dijatuhi hukuman yang bertentangan dengan rasa keadilan kita.
Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Masyarakat telah banyak bergerak dan menunjukkan sikap. Yang penting sekarang adalah sikap pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif yang menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan keadilan sebagai pilar utama dalam demokrasi. Bersama masyarakat dan para tokoh agama, pemerintah daerah kita perlu menyatakan sikap tegas menolak eksekusi mati atas ketiga terpidana di atas dan mengajukan desakan atau permintaan.

Pertama, mendesak MA untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai alasan penolakan permohonan PK II. Maksudnya, mendesak MA untuk mengumumkan kepada masyarakat langkah apa yang sudah mereka tempuh sehingga sampai pada kesimpulan bahwa fakta yang diajukan oleh tim pembela para terpidana dikategorikan sebagai bukan novum. Keadilan menyangkut kehidupan bersama, karena itu argumentasi dalam satu keputusan mesti juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kedua, mendesak Kejaksaan Agung untuk menyampaikan alasan hukum pelaksanaan eksekusi mati atas tiga terpidana, kalau Kejaksaan Agung bertekad untuk melakukan eksekusi itu sekarang. Alasannya, masih ada sejumlah terpidana mati yang belum dieksekusi, kendati permohonan grasinya sudah ditolak presiden sebelum tahun 2002 (menurut daftar yang diterbitkan majalah Forum Keadilan edisi 23 April 2006 sekurang-kurangnya ada enam orang yang permohonan grasinya sudah ditolak presiden sebelum Tibo cs. Mereka ini tidak termasuk para pelaku bom Bali, sebab bom Bali terjadi setelah kasus Poso III. Sebab itu tidak benar apabila orang berargumentasi menolak pelaksanaan hukuman mati sekarang dengan menunjuk pada fakta bahwa para pelaku bom Bali belum diekskusi). Karena alasan-alasan ini, maka putusan MA untuk menolak permohonan PK II ketiga terpidana mati kasus Poso III harus ditinjau kembali. Jika benar bahwa kita tidak sedang hidup dalam sebuah negara diktatoris, maka Kejaksaan Agung mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan hukum pelaksanaan eksekusi mati terhadap Tibo cs mendahului mereka yang lain.

Ketiga, mendukung usaha pihak Kepolisian RI dalam hal ini Polda Sulawesi Tenggara untuk terus mencari dan mengusut para tersangka baru berdasarkan informasi baru yang diperoleh. Usaha ini kiranya tidak dimentahkan oleh penolakan PK II. Keempat, memohon presiden untuk mengabulkan permohonan grasi kedua dari para terpidana mati di atas. Tampaknya, dalam kondisi sekarang, pengabulan grasi adalah langkah yang paling bijak untuk menghadapi masalah yang sangat kontroversial ini. Pengabulan grasi menjamin bahwa bila toh ada ruang hukum yang lebih luas untuk mengusut perkara ini, dan kemudian terbukti bahwa ketiganya bukanlah pelakunya, maka negara dibebaskan dari kesalahan membunuh orang yang tidak bersalah.

* Penulis, staf pengajar STFK Ledalero, Maumere-Flores

(Sumber: Pos kupang Sabtu 20 Mei 2006)



Shirley Hadisandjaja
Email: sicilia_shirley@yahoo.com

Mohon hubungi pembuat serta Pondok Renungan (pondokrenungan@gmail.com),
jika anda ingin menyebarkan karya ini.

Kembali Ke Index Berita

Versi Cetak Versi Cetak   Email Ke Teman Email ke Teman  

Home  |  Renungan  |  Cerita |  Kesaksian  |  Diskusi |  Kontak Kami
                   
© 2000-2014 Pondok Renungan
All Rights Reserved